Jelaskan elemen-elemen yang membuat kesuksesan perubahan yang anda ketahui pada suatu organisasi dan berikan contoh kasus nyatanya.

Suatu organisasi pada saat ini mau tidak mau atau suka tidak suka harus melakukan perubahan untuk dapat terus melanjutkan aktivitas kegiatannya. Organisasi yang sudah mapanpun harus lebih fleksibel untuk dapat terus melakukan perubahan dalam rangka menjalankan roda organisasi mereka.

1.        Jelaskan elemen-elemen yang membuat kesuksesan perubahan yang anda ketahui pada suatu organisasi dan berikan contoh kasus nyatanya.

2.   Bagaimana pandangan anda terhadap BUMN di Indonesia terhadap perubahan tersebut. Jelaskan

Jawab :

Ketika kita hendak melakukan proses perubahan, maka harus disadari adanya lime elemen dalam organisasi yang mesti digerakkan secara serentak agar pross perubahan menjadi berhasil. Kelima elemen itu adalah : yakni system, leadership, structure, people dan culture (shared values).

Elemen mengenai sistem pada dasarnya merujuk pada serangkaian kebijakan dan prosedur kerja yang dijalankan oleh organisasi. Atau juga serangkaian mekanisme untuk mengatur input dan proses guna menghasilkan output yang dikehendaki.

Contoh dari sistem organisasi adalah:

•        Sistem mutu dengan ISO

•        Sistem perencanaan karir berbasis kompetensi

•        Sistem teknologi informasi

•        Sistem manajemen SDM berbasis kompetensi

Untuk menjalankan sistem sesuai dengan yang diharapkan, dibutuhkan serangkaian kebijakan dan prosedur yang terstandard. Sebab, seperangkat sistem inilah yang akan amat menentukan produktivitas, efisiensi dan efektivitas sebuah organisasi dalam menjalankan roda operasionalnya.

Tanpa adanya sistem yang bersifat standar dan komprehensif, hampir pasti sebuah organisasi perusahaan akan lebih banyak dijalankan dengan management by feeling, dan karenanya sering terperosok dalam ambang kegagalan.

Struktur organisasi menunjukkan bagaimana suatu struktur organisasi didesain untuk mengelola relasi antar unit didalamnya. Jenis struktur :

•        Struktur fungsional, yakni struktur yang memiliha bagiannya berdasar fungsi-fungsi manajemen, seperti bidang keuangan, bidang SDM, bidang teknik, dll.

•        Struktur geografis, pemilahan dibaging berdasar wilayag geografis, seperti kantor wilayah Sumatra Barat, Sulses, dll

•        Struktur berbasis produk/jasa, dimana pemilahan dilakukan berdasar jenis produk yang dijual. Misal, bidang jasa teknik, bidang jasa makanan, dll.

Sebuah organisasi yang ingin bergerak secara cepat dan fleksibel mestinya mendesain struktur yang bersifat flat (datar) dan berbasis pada tim-tim kerja. Juga, sebuah organisasi yang ingin efisien dan lincah mestinya mendesain struktur yang lean and mean, dan bukan struktur yang terlalu gemuk, hirarkis serta menggelembung. Sosok struktur semacam ini niscaya hanya akan membuat rantai birokrasi yang kian panjang, boros dan lamban dalam bergerak merespon dinamika pasar.

Faktor leadership menunjukkan kualitas kepemimpinan yang ada pada tiap level. Kualitas ladership pada setiap jenjang – terutama pada jenjang yang tinggi – amat menentukan bagi keberhasilan kinerja perusahaan.

Kualitas people atau SDM secara pokok bertumpu pada tiga elemen, yakni pengetahuan, sikap kerja, dan ketrampilan. Ketiga elemen ini pada gilirannya akan menentukan level kompetensi dan juga produktivitas karyawan, dan ujung-ujungnya akan meningkatkan kinerja bisnis perusahaan. Elemen ini bersifat vital, sebab pada akhirnya, manusia jugalah yang menjadi arsitek segalanya.

The man behind the gun, demikian sebuah pameo yang kita masih tetap percaya akan kebenarannya. Sebuah organisasi yang berambisi menjadi the greatest tentu saja mesti mau berjuang, berkorban dan bekerja keras untuk merekrut dan mendidik para SDM-nya menuju puncak keunggulan. Investasi untuk mengembangkan human capital merupakan jalan panjang yang mesti dijejaki demi pencapaian sebuah kinerja organisasi yang optimal.

Budaya perusahaan atau organizational culture dapat dipahami sebagai nilai, norma dan kultur yang dianut bersama dan tercermin dalam perilaku para anggota organisasi. Organizational Culture yang baik adalah yang diinternalisasikan secara mendalam (vertikal) oleh sebagian besar karyawan (horizontal) dan memberikan arahan yang positif bagi kinerja organisasi.

Kelima elemen diatas, yakni system, leadership, structure, people dan culture (shared values) harus dikelola dengan baik dan sistematis ketika kita hendak melakukan proses perubahan; agar proses perubahan ini dapat dilakukan sesuai tujuan.

BAGAIMANA PANDANGAN ANDA TERHADAP BUMN DI INDONESIA TERHADAP PERUBAHAN TERSEBUT ?

Badan usaha milik negara (disingkat BUMN) atau perusahaan milik negara merujuk kepada perusahaan atau badan usaha yang dimiliki pemerintah sebuah negara.

Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Di samping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi.

Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi.

Dalam kenyataannya, walaupun BUMN telah mencapai tujuan awal sebagai agen pembangunan dan pendorong terciptanya korporasi, namun tujuan tersebut dicapai dengan biaya yang relatif tinggi. Kinerja perusahaan dinilai belum memadai, seperti tampak pada rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan dengan modal yang ditanamkan. Dikarenakan berbagai kendala, BUMN belum sepenuhnya dapat menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau serta belum mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis secara global. Selain itu, karena keterbatasan sumber daya, fungsi BUMN baik sebagai pelopor/perintis maupun sebagai penyeimbang kekuatan swasta besar, juga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.

Di lain pihak, perkembangan ekonomi dunia berlangsung sangat dinamis, terutama berkaitan dengan liberalisasi dan globalisasi perdagangan yang telah disepakati oleh dunia internasional seperti kesepakatan mengenai World Trade Organization (WTO), ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN Framework Agreement on Service, dan kerjasama ekonomi regional Asia Pacific  (Asia Pacific Economic Cooperation/APEC).

 Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata-kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Pemerintah Indonesia mendirikan BUMN dengan dua tujuan utama, yaitu tujuan yang bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial. Dalam tujuan yang bersifat ekonomi, BUMN dimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis agar tidak dikuasai pihak-pihak tertentu. Bidang-bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti perusahaan listrik, minyak dan gas bumi, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945, seyogyanya dikuasai oleh BUMN. Dengan adanya BUMN diharapkan dapat terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekitar lokasi BUMN.

Tujuan BUMN yang bersifat sosial antara lain dapat dicapai melalui penciptaan lapangan kerja serta upaya untuk membangkitkan perekonomian lokal. Penciptaan lapangan kerja dicapai melalui perekrutan tenaga kerja oleh BUMN

Namun dalam kurun waktu 50 tahun semenjak BUMN dibentuk, BUMN secara umum belum menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Perolehan laba yang dihasilkan masih sangat rendah. Sementara itu, saat ini Pemerintah Indonesia masih harus berjuang untuk melunasi pinjaman luar negeri yang disebabkan oleh krisis ekonomi tahun 1997 lalu. Dan salah satu upaya yang ditempuh pemerintah untuk dapat meningkatkan pendapatannya adalah dengan melakukan privatisasi BUMN.

Namun demikian, privatisasi BUMN telah mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa BUMN adalah aset negara yang harus tetap dipertahankan kepemilikannya oleh pemerintah, walaupun tidak mendatangkan manfaat karena terus merugi.  Namun ada pula kalangan masyarakat yang berpendapat bahwa pemerintah tidak perlu sepenuhnya memiliki BUMN, yang penting BUMN tersebut dapat mendatangkan manfaat yang lebih baik bagi negara dan masyarakat Indonesia.

Istilah privatisasi sering diartikan sebagai pemindahan kepemilikan industri dari pemerintah ke sektor swasta yang berimplikasi kepada dominasi kepemilikan saham akan berpindah ke pemegang saham swasta. Privatisasi adalah suatu terminologi yang mencakup perubahan hubungan antara pemerintah dengan sektor swasta, dimana perubahan yang paling signifikan adalah adanya disnasionalisasi penjualan kepemilikan public

Tujuan privatisasi dari sisi pembenahan internal manajemen (jasa dan organisasi) yaitu:

1)      Meningkatkan efisiensi dan produktivitas;

2)    Mengurangi peran negara dalam pembuatan keputusan;

3)    Mendorong penetapan harga komersial, organisasi yang berorientasi pada keuntungan dan perilaku bisnis yang menguntungkan;

4)    Meningkatkan pilihan bagi konsumen.

Dari sisi ekonomi, tujuan privatisasi yaitu :

1)      Memperluas kekuatan pasar dan meningkatkan persaingan;

2)    Mengurangi ukuran sektor publik dan membuka pasar baru untuk modal swasta.

Tujuan dari segi politik yaitu :

1)      Mengendalikan kekuatan asosiasi/perkumpulan bidang usaha bisnis tertentu dan memperbaiki pasar tenaga kerja agar lebih fleksibel;

2)    Mendorong kepemilikan saham untuk individu dan karyawan serta memperluas kepemilikan kekayaan;

3)    Memperoleh dukungan politik dengan memenuhi permintaan industri dan menciptakan kesempatan lebih banyak akumulasi modal spekulasi;

4)    Meningkatkan kemandirian dan individualisme.